Kamis, 07 November 2013

Tugas PKN, Otonomi Daerah



DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................1
Otonomi Daerah .................................................................................................2
Landasan Hukum ...............................................................................................3
Dampak Positif ...................................................................................................4
Dampak Negatif ..................................................................................................5
Kesimpulan dan Komentar ..................................................................................6



KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puja dan Puji Syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih sayang-Nya dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan tugas kliping PKN dengan judul "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia".
          Makalah ini merupakan salah satu tugas dalam mengikuti pendidikan yang tengah penulis laksanakan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak terutama ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepada teman-teman 9b, Bapak Majid selaku guru PKN kelas 9, sehingga kliping ini berhasil diselesaikan. Semoga segala kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.
         Tiada gading yang tak retak andaipun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dengan kliping ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun sehingga secara bertahap penulis dapat memperbaikinya.
Akhir kata, penulis berharap semoga kliping ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Tangerang, 29 Oktober 2013

         Penulis,     

OTONOMI DAERAH
A.      Pengertian

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan penerapan otonomi daerah, setiap daeah di kemudian hari akan lebih mandiri dan demokratis sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan.

Penerapan otonomi daerah sangat tepat jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia dengan kekayaan yang beraneka macam.  Semua potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap daerah.  Pelaksanaan otonomi Daerah hendaknya mendorong dan memberdayakan masayarakat, menubuhkan prakasa dan kreativitas masyarakat, meingkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Ada beberapa hal yang perlu diperatikan dalam pelaksaan otonomi daerah, yaitu adanya kemampuan di bidang ekonomi yang cukup memadai, adanya sumber daya manusia yang handal, memiliki sumber daya alan yang memadai, dan adanya dukungan dari bidang pertahanan dan keamanan daerah

Otonomi Daerah pada hakikatnya mengandung dua nilai dasar, yaitu adanya kewenangan, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Adanya partisipasi masyarakat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan kebijakan publik di daerahnya.

B.      Prinsip- Prinspi Otonomi Daerah :

Ø  Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman
Ø  Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab
Ø  Otoda yang luas dan utuh untuk Kabupaten, Otoda yang terbatas untuk Propinsi


Ø  Sesuai dengan konstitusi sehingga terjamin hubungan serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah
Ø  Lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom sehingga dalam kabupaten tidak ada wilayah administrasi
Ø  Peningkatan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah wilayah administrasi
Ø  Asas dekonsentrasi diletakkan pada Propinsi sebagai wilayah administrasi
Ø  Asas Tugas Pembantuan diberikan dari Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa

C.      Faktor- Faktor yang memengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah
Ø  Sumber Daya Manusia
Ø  Sumber Daya Alam
Ø  Kesediaan Dana
Ø  Sarana dan prasana yang tersedia
Ø  Manajemen pengelolaan
Ø  Pengawasan dan Pembinaan

D.     Wujud partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah
Ø  Partisipasi buah pikian
Ø  Partisipasi harta benda dan uang atau modal
Ø  Partisipasi keterampilan
Ø  Partisipasi tenaga

E.      Tugas, Hak, dan Wewenang Kepala Daerah dan DPRD
a)      Kepala daerah
Dipilih melalui pilkada. Kepala Kabupaten disebut bupati, kepala daerah disebut walikota. Masa jabatan 5 tahun. Tugas dan wewenang kepala daerah antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan persutujan DPRD, serta menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah yang tentang APBD kepada DPRD. Kewajibannya mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan memegang teguh pancasila dan UUD 1945.
b)      DPRD
Dipilih melalui pemilu. Masa jabatannya 5 tahun. Mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenangnya yaitu bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah, bersama kepala daerah menetapkan APBD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah serta pelaksanaan APBD, memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabata wakil kepala daerah, Dll.


LANDASAN HUKUM

            Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
  2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  8.  Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Penetapan peraturan pemerintah penggannti UU nomor 3 tahun 2005.
            UUD 1945 : PASAL 18, PASAL 18 A, PASAL 18 B.




DAMPAK NEGATIF DAN POSITIF

A)     Dampak Negatif :

Ø  Para pejabat daerah yang mempunyai kewenangan yang besar dan kurang pengawasan dari pemerintah pusat apabila tidak memiliki keimanan yang kuat aan cendrung menyalahgunakan kekuasaan
Ø  Merabaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah
Ø  Meningkatknya kriminalitas di daerah
Ø  Munculnya sifat egosentrisme  di daerah
Ø  Menimbulkan kesenjangan antar daerah kaya dan miskin

B)     Dampak Positif :

Ø  Masyarakat di daerah akan lebih mengembangkan potensinya karena ada semangat bersaing dengan masyarakat daerah lain.
Ø  Perkembangan pembangunan ekonomi daerah terutama di luar pulau jawa dan jakarta lebih baik dari pada sebelum pelaksanaan otonomi daerah
Ø  Iklim berusaha dan usaha masyarakat lebih kondusif dan berkembang
Ø  Kesejahteraan warga daerah dirasakan semakin meningkat
Ø  Pembangunan fasilitas umum semakin meingkat
Ø  Pelayanan aparat pemerintah daerah menjadi lebih cepat dan mudah.










KESIMPULAN DAN KOMENTAR

A)     KESIMPULAN
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada tiga aspek otonomi daerah yaitu :
1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.
              Keadaan geografis indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan negara, sehingga diperlukan adanya otonomi daerah untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerrintahan yang ada di Indonesia.
Dalam otonomi daerah terdapat prinsip dan tujuan dari otonomi daerah, Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian dalam otonommi daerah, terdapat demokrasi yang menjadi titik temu antara otonomi daerah dan keindonesiaan, dan karena itu penguatan demokrasi menjadi prasarat bagi terbentuknya hubungan yang kongruen antara keindonesiaan dan kedaerahan, antara otonomi daerah dan NKRI.

B)     KOMENTAR
Menurut saya,  Otonomi daerah yang terjadi sekarang ini sangat membahayakan tatanan NKRI, karena dengan sistim yang ada hanya membentuk raja-raja kecil di daerah yng punya kecenderungan melawan atasannya ( pusat) sehingga pemerintahan tidak efektif karena seringnya produk hukum yanmg ditentukan oleh pusat selalu ditawar pelaksanaannya di daerah ( yangg trend sekarang masalah PILKADA ). Orang daerah akan mentok prestasinya hanya di daerahnya sendiri. Chauvinisme sempit akan berkembang. Singkatnya, Otoda bagus secara konseptual, tapi kebanyakan tidak berhasil dipelaksanaannya karena faktor pengawasan dan regulasi yang masih belum sempurna. Tegakan Khilafah di Indonesia! *salahfokus :D hehe

0 comments:

Poskan Komentar

 

Everything is Inspiring! Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template